iNews Complex – Bank Indonesia (BI) kembali menjadi sorotan internasional usai sistem pembayaran digital Indonesia, yakni QRIS, dikritik oleh Amerika Serikat. Kritik tersebut menyebut adanya indikasi diskriminasi terhadap sistem pembayaran asing. Merespons hal itu, Gubernur BI Perry Warjiyo memberikan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa QRIS adalah bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi digital domestik. Ia menegaskan bahwa sistem ini dirancang untuk memperluas inklusi keuangan, serta memberi kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi. Perry juga menyatakan bahwa tidak ada upaya diskriminatif terhadap penyedia layanan pembayaran dari luar negeri. Semua pelaku usaha tetap diberikan kesempatan yang adil selama mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku.
Latar Belakang Kritik dari Amerika Serikat
Kritik dari AS bermula dari laporan tahunan Office of the United States Trade Representative (USTR) yang menyoroti kebijakan pembayaran digital di beberapa negara, termasuk Indonesia. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa QRIS dianggap membatasi akses penyedia asing dalam ekosistem pembayaran nasional. AS menilai hal ini bisa menghambat kompetisi dan inovasi. Laporan itu juga menyebutkan bahwa pendekatan nasionalistik seperti QRIS dapat merugikan perusahaan berbasis teknologi global yang ingin masuk ke pasar Indonesia. Namun, Indonesia membantah bahwa sistem tersebut bersifat tertutup. BI menegaskan bahwa QRIS adalah upaya membangun ekosistem pembayaran yang efisien, aman, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
“Baca Juga : Setelah Ditegur Wapres, Mentan Jelaskan Tindakannya Soal Mafia Pangan”
Penegasan Komitmen Inklusi Keuangan
Dalam pernyataannya, Perry Warjiyo menyebut bahwa QRIS dirancang untuk mengatasi ketimpangan akses keuangan, terutama di wilayah terpencil. Sistem ini memungkinkan pelaku UMKM, pedagang kecil, dan pengguna individu untuk menerima pembayaran secara digital hanya dengan satu kode QR. QRIS telah diadopsi lebih dari 30 juta merchant di Indonesia dalam waktu singkat. Pemerintah melalui BI terus mendorong agar transaksi nontunai meningkat demi efisiensi ekonomi. Perry juga menambahkan bahwa sistem ini terbuka untuk kolaborasi, termasuk dengan penyedia jasa pembayaran asing. Asalkan mengikuti standar dan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator nasional.
QRIS Sebagai Pilar Transformasi Digital Nasional
QRIS merupakan bagian penting dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang diluncurkan oleh BI. Strategi ini menekankan integrasi antara berbagai penyedia layanan pembayaran dan mendorong interoperabilitas nasional. Selain itu, QRIS telah menjadi alat utama dalam mendorong adopsi digital di kalangan pelaku usaha kecil. Transaksi menggunakan QRIS kini tidak hanya populer di kota-kota besar, tetapi juga mulai menyebar ke wilayah pedesaan. Dengan kemudahan penggunaan dan biaya transaksi yang rendah, QRIS dianggap sebagai solusi pembayaran inklusif. Pemerintah melihat sistem ini sebagai fondasi penting untuk mempercepat digitalisasi ekonomi nasional yang kompetitif dan berdaya saing.
“Simak juga: Airlangga Hartarto Ungkap Penyebab Utang Macet 71 Ribu UMKM yang Dihapus BRI”
Reaksi Pelaku Usaha dan Lembaga Internasional
Sejumlah pelaku usaha di Indonesia menilai QRIS telah membantu meningkatkan efisiensi operasional mereka. UMKM yang sebelumnya hanya menerima pembayaran tunai kini bisa bertransaksi secara digital tanpa harus membeli perangkat tambahan. Bahkan beberapa pelaku usaha asing yang sudah beroperasi di Indonesia menyatakan dukungan terhadap QRIS, asalkan kebijakan tersebut tetap transparan dan adil. Sementara itu, lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan World Bank telah mencatat kemajuan Indonesia dalam memperluas akses keuangan digital. Mereka menilai sistem seperti QRIS memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, selama tetap memperhatikan prinsip persaingan yang sehat.
Langkah Selanjutnya dari Bank Indonesia
Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berdialog dengan mitra internasional guna menjelaskan posisi Indonesia. Perry Warjiyo menyebutkan bahwa pihaknya terbuka terhadap masukan dari komunitas global, selama tidak mengganggu kedaulatan kebijakan nasional. BI juga akan memperkuat komunikasi publik agar masyarakat dan pelaku industri memahami tujuan dari setiap kebijakan sistem pembayaran yang dikeluarkan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai simbol kemajuan ekonomi digital Indonesia yang inklusif, modern, dan terpercaya. Di tengah tantangan global, QRIS tetap menjadi andalan Indonesia dalam memperluas akses keuangan secara merata.
