iNews Complex – Kabinet Israel baru-baru ini menyetujui rencana strategis untuk mengalahkan kelompok Hamas. Langkah ini mencakup penguasaan Kota Gaza sekaligus pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di luar zona pertempuran. Tujuannya adalah melemahkan kekuatan Hamas tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat setempat.
Pernyataan Tegas Benjamin Netanyahu
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa operasi ini bukanlah upaya pendudukan permanen. Melalui unggahan di media sosial X, ia mengatakan Israel akan membebaskan Gaza dari Hamas, melakukan demiliterisasi, serta membentuk pemerintahan sipil yang damai demi mencegah ancaman di masa depan.
“Baca Juga : Markus Söder Desak Pembatasan Tunjangan untuk Pengungsi Ukraina”
Lima Prinsip Utama Rencana Kabinet
Dalam keterangan resmi, kantor Netanyahu memaparkan lima prinsip yang menjadi dasar operasi. Kelimanya meliputi perlucutan senjata Hamas, pemulangan sandera, demiliterisasi Jalur Gaza, kontrol keamanan Israel, serta pembentukan pemerintahan alternatif yang bukan berasal dari Hamas maupun Otoritas Palestina. Prinsip ini menjadi pedoman dalam setiap tahap pelaksanaan operasi.
Waktu Operasi Belum Ditentukan
Meskipun rencana pengambilalihan Kota Gaza telah disetujui, belum ada jadwal pasti kapan operasi dimulai. Laporan media lokal menyebutkan militer kemungkinan akan memberi waktu bagi warga untuk mengungsi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan guna meminimalkan korban sipil di tengah pertempuran yang direncanakan.
“Simak Juga : Netanyahu: Israel Tidak Akan Memerintah Gaza”
Rencana Alternatif dan Pertimbangan Militer
Kabinet Israel disebut juga menerima rencana alternatif yang lebih terbatas, namun dianggap tidak mampu mencapai tujuan utama seperti kekalahan Hamas dan pembebasan sandera. Detail rencana ini tidak diungkapkan ke publik, tetapi diduga merupakan usulan dari pimpinan militer yang mempertimbangkan risiko eskalasi.
Pemerintahan Pasca-Pengambilalihan
Netanyahu menegaskan Israel tidak berniat memerintah Gaza secara permanen. Ia ingin menyerahkan kendali wilayah kepada “pasukan Arab” yang belum disebutkan secara spesifik. Dugaan mengarah pada Yordania dan Mesir, yang sebelumnya telah menunjukkan kesediaan bekerja sama dengan Israel dalam menjaga stabilitas kawasan.
