Inews Complex – Putusan genosida Rohingya menjadi perhatian dunia setelah Mahkamah Keadilan Internasional (ICJ) menyatakan Myanmar bersalah atas tindakan terhadap kelompok minoritas tersebut. Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis, 19 November 2026, pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menilai operasi militer Myanmar pada 2017 melanggar Konvensi Genosida. Keputusan tersebut memperoleh dukungan sembilan hakim, sementara enam hakim menyatakan pandangan berbeda. Presiden ICJ, Yuji Iwasawa, menyampaikan bahwa berbagai tindakan pasukan keamanan Myanmar menjadi dasar pertimbangan pengadilan. Selain pembunuhan warga sipil, hakim menyoroti kekerasan seksual dan serangan terhadap masyarakat yang berusaha menyelamatkan diri. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya membahas tanggung jawab sebuah negara. Keputusan tersebut juga menyangkut nasib keluarga yang kehilangan tempat tinggal, kerabat, dan rasa aman. Bagi masyarakat Rohingya, pengakuan hukum internasional ini menghadirkan harapan baru setelah bertahun-tahun menunggu keadilan. Namun, pelaksanaan putusan tetap menjadi persoalan penting yang membutuhkan perhatian internasional.
Operasi Militer Tahun 2017 Menjadi Dasar Pemeriksaan Pengadilan
Tragedi yang menimpa masyarakat Rohingya berakar pada operasi militer di Negara Bagian Rakhine pada Agustus 2017. Ketika itu, pemerintah Myanmar menyatakan bahwa operasi keamanan bertujuan menghadapi serangan kelompok pemberontak. Namun, berbagai laporan mengenai kekerasan terhadap warga sipil kemudian memunculkan pertanyaan serius tentang tindakan aparat. Ribuan orang dilaporkan kehilangan nyawa, sementara banyak keluarga meninggalkan rumah untuk mencari perlindungan. Selain itu, tuduhan pembakaran permukiman dan kekerasan seksual memperlihatkan besarnya penderitaan masyarakat setempat. Dalam pemeriksaan perkara, ICJ menilai bukti yang diajukan tidak mendukung pembelaan Myanmar bahwa seluruh tindakan tersebut merupakan operasi keamanan yang sah. Pengadilan juga menyebut perkiraan sekitar 10.000 warga Rohingya terbunuh. Oleh karena itu, putusan genosida Rohingya memiliki arti penting dalam menilai tanggung jawab negara atas tindakan aparatnya. Perkara ini sekaligus mengingatkan dunia bahwa operasi keamanan tetap harus menghormati hukum kemanusiaan dan melindungi penduduk sipil tanpa diskriminasi.
Baca Juga : Kim Ju Ae Jadi Sorotan, Setelan Ski Mewah Putri Kim Jong Un Bernilai Puluhan Juta
Tangis Pengungsi di Bangladesh Mengiringi Kabar Putusan ICJ
Di kamp pengungsian Cox’s Bazar, Bangladesh, kabar putusan ICJ menghadirkan suasana emosional bagi masyarakat Rohingya. Banyak pengungsi mengikuti perkembangan persidangan dengan harapan penderitaan mereka akhirnya memperoleh pengakuan. Selama bertahun-tahun, kehidupan di pengungsian membuat sejumlah keluarga harus menghadapi keterbatasan tempat tinggal, pendidikan, dan kesempatan bekerja. Karena itu, keputusan pengadilan membawa makna yang jauh melampaui persoalan hukum. Bagi sebagian penyintas, putusan tersebut menjadi pengakuan terhadap pengalaman kehilangan yang selama ini mereka ceritakan. Sementara itu, pengacara dan aktivis Rohingya yang menghadiri pembacaan putusan juga menunjukkan reaksi emosional. Mereka saling berpelukan setelah mendengar keputusan pengadilan. Aktivis hak Rohingya, Yasmin Ullah, menggambarkan hari tersebut sebagai momen penting bagi kelompok tertindas. Meski demikian, rasa lega tidak serta-merta menghapus ketidakpastian masa depan. Para pengungsi masih membutuhkan jaminan keamanan, tempat tinggal, dan kesempatan membangun kehidupan yang layak sebelum dapat mempertimbangkan kepulangan.
Myanmar Diperintahkan Menjamin Kepulangan Pengungsi Secara Aman
Selain menyatakan adanya pelanggaran Konvensi Genosida, ICJ memerintahkan Myanmar menjalankan sejumlah kewajiban pemulihan. Salah satu tuntutan utama adalah membuka jalan bagi pengungsi Rohingya untuk kembali ke tempat tinggal mereka. Namun, kepulangan tersebut harus berlangsung secara aman, sukarela, dan bermartabat. Ketentuan ini penting karena banyak keluarga meninggalkan wilayah asal setelah mengalami kekerasan dan kehilangan harta benda. Tanpa perlindungan yang memadai, kepulangan justru berpotensi menempatkan mereka dalam situasi berbahaya. Oleh sebab itu, pelaksanaan putusan membutuhkan langkah nyata yang dapat diperiksa secara terbuka. Pemerintah Myanmar juga diperintahkan melakukan penyelidikan, mengadili pelaku, dan menjatuhkan hukuman atas tindakan genosida. Di sisi lain, pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun kembali rumah yang rusak. Masyarakat Rohingya juga membutuhkan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hak dasar. Semua unsur tersebut menentukan apakah kehidupan mereka benar-benar dapat pulih setelah konflik berkepanjangan.
Baca Juga :Pesawat Listrik China CE-25A Berhasil Terbang, Jangkauan 400 Km Jadi Sorotan Dunia
Gambia Memainkan Peran Penting dalam Perjuangan Hukum Rohingya
Perjalanan menuju putusan genosida Rohingya tidak terlepas dari langkah Gambia yang mengajukan perkara terhadap Myanmar pada 2019. Negara di Afrika Barat tersebut membawa dugaan pelanggaran Konvensi Genosida 1948 ke Mahkamah Keadilan Internasional. Melalui gugatan itu, Gambia meminta pengadilan memeriksa tanggung jawab Myanmar atas tindakan terhadap masyarakat Rohingya. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hak asasi manusia dapat menjadi perhatian negara di luar wilayah konflik. Selanjutnya, proses hukum berjalan melalui pemeriksaan bukti, argumentasi, dan pembelaan para pihak. Myanmar sendiri menolak tuduhan bahwa operasi militernya merupakan tindakan genosida. Akan tetapi, mayoritas hakim akhirnya menerima dasar hukum yang mendukung putusan terhadap negara tersebut. Perkara ini juga memperlihatkan pentingnya mekanisme internasional ketika persoalan kemanusiaan melampaui batas negara. Meski pengadilan telah mengambil keputusan, keberhasilan proses hukum tetap bergantung pada pelaksanaan kewajiban dan pemantauan terhadap kondisi masyarakat yang terdampak.
Reparasi dan Kompensasi Menjadi Bagian dari Tanggung Jawab Myanmar
Putusan ICJ turut membuka jalan bagi pemulihan kerugian yang dialami masyarakat Rohingya. Pengadilan memerintahkan Myanmar memberikan reparasi, termasuk kompensasi bagi korban tindakan genosida. Namun, besaran pembayaran belum ditentukan dan akan dibahas melalui proses hukum berikutnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan atas pelanggaran harus disertai upaya memperbaiki dampaknya. Bagi keluarga korban, kompensasi mungkin membantu memenuhi kebutuhan hidup atau membangun kembali tempat tinggal. Meski begitu, bantuan materi tidak dapat menggantikan anggota keluarga yang meninggal ataupun menghapus pengalaman traumatis. Karena itu, pemulihan perlu mempertimbangkan kebutuhan korban secara menyeluruh. Selain kompensasi, akses terhadap dokumen identitas dan perlindungan hukum juga menjadi persoalan penting bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, penyelidikan terhadap pelaku dibutuhkan agar tanggung jawab tidak berhenti pada tingkat pernyataan. Pelaksanaan kewajiban tersebut akan menjadi ukuran penting dalam menilai tindak lanjut putusan pengadilan internasional.
Dunia Menanti Langkah Nyata Setelah Putusan Genosida Rohingya
Keputusan Mahkamah Keadilan Internasional menghadirkan perkembangan penting dalam perjuangan masyarakat Rohingya memperoleh keadilan. Namun, perhatian internasional kini beralih pada langkah yang akan diambil setelah pembacaan putusan. Myanmar menghadapi kewajiban hukum untuk menindaklanjuti perintah pengadilan, termasuk memastikan perlindungan bagi para korban. Di sisi lain, masyarakat pengungsi membutuhkan kepastian mengenai keselamatan mereka apabila kembali ke Rakhine. Kondisi keamanan, akses layanan dasar, dan perlindungan dari diskriminasi menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, keterlibatan lembaga internasional dan kerja sama kemanusiaan tetap memiliki peran penting. Putusan genosida Rohingya juga memperlihatkan bahwa proses hukum internasional dapat berlangsung panjang sebelum menghasilkan keputusan. Bagi para penyintas, perjalanan menuju pemulihan belum selesai. Mereka masih menunggu perubahan nyata yang memungkinkan anak-anak tumbuh dengan aman, keluarga hidup tanpa ketakutan, dan masyarakat membangun kembali masa depan di tanah kelahirannya.