iNews Complex – Pemerintah Indonesia menanggapi perjanjian pertahanan baru antara Australia dan Papua Nugini bernama Pukpuk Treaty dengan sikap tegas dan hati-hati. Indonesia menegaskan agar kedua negara menjunjung tinggi kedaulatan dan kemerdekaan semua negara di kawasan, termasuk Indonesia.
Perjanjian ini ditandatangani di Canberra, Senin (6/10/2025). Kesepakatan tersebut menjadi aliansi pertahanan pertama Australia dalam lebih dari 70 tahun. Melalui Pukpuk Treaty, kedua negara berkomitmen bekerja sama menghadapi ancaman bersama sesuai konstitusi masing-masing.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl, menyatakan Indonesia memantau dengan cermat penguatan kerja sama pertahanan antara Australia dan Papua Nugini. Ia berharap perjanjian itu tidak menimbulkan ketegangan atau mengganggu stabilitas kawasan.
“Indonesia mencatat komitmen Australia dan Papua Nugini untuk menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara tetangga sebagaimana ditegaskan dalam perjanjian tersebut,” ujar Nabyl kepada ABC News.
Ia menambahkan, Indonesia memiliki komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Papua Nugini, terutama dalam menjaga keamanan di sepanjang wilayah perbatasan.
“Baca Juga : Menlu Belanda Minta Maaf Usai Timnas Indonesia Kalah dari Arab Saudi.”
Wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini kerap menjadi sorotan akibat aktivitas kelompok separatis Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik meningkat dan sering menimbulkan korban jiwa. Sebagian warga Papua bahkan menyeberang ke Papua Nugini untuk mencari perlindungan.
Pemerintah Indonesia memperkuat penjagaan di wilayah tersebut demi memastikan keamanan nasional. Nabyl menegaskan, koordinasi dengan pemerintah Papua Nugini terus dilakukan agar stabilitas dan keamanan tetap terjaga di kedua sisi perbatasan.
Indonesia dan Papua Nugini memiliki kerja sama strategis, termasuk forum Annual Leaders Dialogue. Pertemuan ini membahas isu bilateral seperti keamanan tradisional dan non-tradisional.
“Papua Nugini dalam berbagai kesempatan juga selalu menegaskan penghormatannya terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia,” kata Nabyl.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa kedua negara memiliki komitmen kuat menjaga perdamaian dan saling menghormati di tengah dinamika geopolitik kawasan.
Pakar militer dari Verve Research, Natalie Sambhi, menilai Indonesia dan Papua Nugini akan berupaya mencegah ketegangan yang mungkin muncul akibat perjanjian ini.
“Kecuali jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat yang memicu sentimen anti-Indonesia di masyarakat perbatasan, status quo akan tetap berlaku,” ujarnya kepada ABC.
Ia menilai perjanjian Pukpuk bersifat defensif dan tidak diarahkan untuk menciptakan konflik baru. Namun, klausul yang mengharuskan kedua negara menghadapi ancaman bersama tetap membuka peluang interpretasi berbeda.
Pukpuk Treaty menjadi langkah penting bagi Australia dan Papua Nugini dalam memperkuat hubungan pertahanan. Namun, bagi Indonesia, yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, perjanjian ini harus dijalankan dengan prinsip perdamaian dan stabilitas regional.
“Kami berharap kerja sama pertahanan antara kedua negara dilakukan dengan tetap menghormati prinsip perdamaian dan kedaulatan kawasan,” tutup Nabyl.
Indonesia menegaskan komitmennya menjaga stabilitas di kawasan Pasifik Selatan. Pemerintah juga siap memperkuat kerja sama diplomatik agar keamanan perbatasan tetap kondusif.
