iNews Complex – Asosiasi Pengusaha Pengolahan Ikan (APPI) menyuarakan kekhawatiran serius atas kebijakan tarif yang diberlakukan Amerika Serikat. Kebijakan yang dikenal dengan istilah “Tarif Trump” ini kembali mengancam kelangsungan ekspor produk perikanan Indonesia. Ketua APPI menyatakan bahwa jika pemerintah tidak mengambil langkah cepat, industri bisa lumpuh. Tarif tinggi membuat harga produk Indonesia menjadi tidak kompetitif. Negara pesaing seperti Vietnam dan Thailand bisa mengambil alih pasar. APPI mendesak respons taktis dan diplomatik agar produk dalam negeri tetap bertahan.
Tarif Trump merupakan kebijakan perdagangan proteksionis yang awalnya diperkenalkan di masa pemerintahan Donald Trump. Meskipun berganti presiden, beberapa kebijakan tarif masih diberlakukan hingga sekarang. Produk perikanan termasuk salah satu yang terdampak. Kenaikan bea masuk membuat harga produk ekspor Indonesia melonjak. Di pasar AS, produk kita kalah bersaing dengan negara lain yang mendapat keringanan. Para pelaku usaha merasakan penurunan permintaan yang drastis. Beberapa unit pengolahan ikan bahkan terancam tutup karena merugi. Ini berimbas pada pemutusan hubungan kerja dan penurunan pendapatan nelayan.
“Baca Juga : Posko Mudik Toyota KM 57 Hadir, Servis Lebih Hemat dengan Diskon 25%”
Melihat kondisi tersebut, APPI menuntut pemerintah untuk segera bertindak. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pendekatan diplomatik langsung ke pemerintah AS. Melobi agar produk perikanan Indonesia dikecualikan dari tarif tambahan. APPI juga meminta agar pemerintah memperkuat negosiasi dagang bilateral. Selain itu, insentif fiskal juga dibutuhkan untuk pelaku industri yang terdampak. Bantuan untuk biaya logistik, subsidi energi, serta kemudahan ekspor. Semua langkah itu harus dilakukan secara paralel. Karena jika terlambat, pasar bisa direbut negara lain secara permanen.
Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan diharapkan proaktif. APPI menyatakan bahwa kerja sama lintas kementerian sangat penting. Kemenlu memiliki jalur diplomatik yang bisa digunakan untuk mengajukan keberatan resmi. Sementara Kemendag bisa menyesuaikan strategi ekspor dan mencari pasar alternatif. Tidak hanya ke Amerika Serikat, tapi juga negara-negara di Timur Tengah dan Eropa. APPI juga meminta agar pemerintah melakukan kampanye promosi dagang lebih agresif. Termasuk partisipasi dalam pameran internasional agar produk tetap dikenal.
“Simak juga: Tips Memilih Smartphone Gaming yang Tetap Optimal Tanpa Lemot”
Selain masalah tarif, pelaku industri juga menghadapi tantangan internal. Biaya produksi yang tinggi membuat margin keuntungan makin tipis. Kenaikan harga energi dan bahan baku memperparah kondisi. Di beberapa daerah, akses terhadap pelabuhan dan logistik masih sulit. Infrastruktur dingin untuk menyimpan hasil laut juga belum merata. Ini membuat produk cepat rusak dan menurunkan nilai ekspor. APPI menilai pemerintah perlu mempercepat pembangunan rantai pasok dingin. Termasuk memperbanyak pelabuhan ekspor di wilayah timur Indonesia. Dengan begitu, daya saing bisa dipertahankan di tengah tekanan tarif.
Untuk solusi jangka pendek, APPI menyarankan pemberian insentif fiskal segera. Misalnya pengurangan pajak ekspor untuk jenis produk tertentu. Dalam jangka panjang, perlu dilakukan diversifikasi pasar ekspor. Jangan hanya tergantung pada Amerika Serikat sebagai tujuan utama. Pasar domestik juga perlu dikembangkan lewat kampanye konsumsi ikan nasional. Selain itu, pelaku industri perlu didorong untuk meningkatkan nilai tambah. Bukan hanya menjual ikan mentah, tapi produk olahan siap konsumsi. Semua ini hanya bisa tercapai jika ada sinergi pemerintah dan pelaku usaha. Kolaborasi menjadi kunci utama di tengah gejolak global saat ini.
