iNews Complex – Pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan klarifikasi resmi. Klarifikasi ini menanggapi polemik seputar biaya Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025. Isu tersebut ramai dibicarakan di kalangan guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Banyak guru mempertanyakan kenaikan biaya yang dianggap cukup tinggi. Bahkan sejumlah organisasi profesi sempat menyuarakan keprihatinan. Pemerintah akhirnya menjelaskan rincian biaya yang dikenakan. Penjelasan ini disampaikan dalam konferensi pers terbuka. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan peserta. Pemerintah juga menegaskan bahwa tidak ada unsur komersialisasi. Semua kebijakan disusun dengan dasar transparansi dan keadilan. Biaya PPG diklaim sudah disesuaikan dengan kebutuhan aktual lapangan. Termasuk dalam hal pengembangan kualitas pengajaran dan pelatihan.
“Baca Juga : APPI Minta Langkah Cepat Pemerintah Atasi Tarif Trump”
Peningkatan biaya PPG dipicu oleh penyesuaian beberapa komponen utama. Salah satunya adalah kebutuhan akan perangkat digital dan sistem daring. Biaya operasional pelatihan juga meningkat akibat penambahan modul. Selain itu, pengembangan kualitas dosen dan asesor menjadi perhatian utama. Pemerintah menyatakan bahwa peningkatan biaya tidak serta merta membebani peserta. Sebagian besar dana masih ditanggung oleh anggaran negara. Namun bagi peserta mandiri, ada kontribusi sesuai kemampuan. Pemerintah menjanjikan sistem subsidi silang agar tidak memberatkan. Peningkatan biaya dianggap wajar dalam konteks peningkatan mutu. Pelatihan kini juga mencakup penguatan kompetensi teknologi. Semua perubahan ini ditujukan agar guru PAI lebih siap menghadapi tantangan zaman.
Pemerintah membeberkan rincian biaya PPG secara transparan. Total biaya berkisar antara 7 hingga 10 juta rupiah. Perbedaan tergantung lembaga penyelenggara dan wilayah pelaksanaan. Biaya ini mencakup pelatihan daring, workshop, ujian, dan sertifikat. Untuk peserta yang berasal dari daerah tertinggal, ada potongan khusus. Skema pembayaran dapat dilakukan secara bertahap selama proses pelatihan. Beberapa kampus mitra juga menyediakan fasilitas cicilan bagi peserta. Pemerintah juga membuka jalur bantuan pendidikan melalui KIP Kuliah. Ini memberi peluang bagi peserta kurang mampu untuk tetap mengikuti pelatihan. Sistem pembayaran online telah disiapkan melalui portal resmi Kemenag. Tujuannya agar proses administrasi berjalan transparan dan efisien.
“Simak juga: Apa Maksud Nama ‘Kekius Maximus’ yang Dipilih Elon Musk”
Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama, Dr. Rohmat Mulyana, memberikan pernyataan khusus. Ia mengatakan bahwa PPG merupakan langkah strategis peningkatan kompetensi. Menurutnya, biaya pelatihan tidak boleh dilihat secara nominal semata. Fokus utama tetap pada output kualitas guru setelah mengikuti program. Ia juga menegaskan tidak ada pungutan liar dalam pelaksanaan PPG. Semua proses dilakukan melalui sistem resmi dan terverifikasi. Pengawasan ketat dilakukan oleh lembaga eksternal dan internal. Bahkan tersedia saluran pengaduan bagi peserta jika menemukan pelanggaran. Dr. Rohmat juga mengajak semua pihak untuk melihat manfaat jangka panjangnya. Pelatihan PPG, katanya, adalah investasi untuk pendidikan masa depan Indonesia.
Beragam tanggapan muncul dari guru-guru di berbagai daerah. Ada yang merasa keberatan, terutama bagi yang belum mendapat tunjangan sertifikasi. Namun sebagian guru lainnya memahami alasan pemerintah. Mereka mengakui bahwa pelatihan PPG memang memberikan dampak nyata. Terutama dalam hal kemampuan menyusun RPP dan model pembelajaran aktif. Sejumlah guru bahkan menyarankan agar pemerintah menambah kuota beasiswa. Selain itu, mereka berharap ada pelatihan lanjutan pasca PPG. Guru di wilayah timur Indonesia mengusulkan bantuan transportasi dan jaringan internet. Sebab pelatihan daring tidak bisa diakses merata di semua daerah. Tanggapan ini menjadi masukan penting bagi pembuat kebijakan ke depan.
Penyelenggaraan PPG melibatkan banyak kampus mitra di seluruh Indonesia. Kampus tersebut bertugas menyusun kurikulum dan menyediakan tenaga pengajar. Mereka juga menyediakan platform daring dan modul pelatihan. Kerja sama dilakukan berdasarkan standar yang ditentukan Kemenag. Kampus mitra juga wajib melaporkan penggunaan dana secara berkala. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan mutu pelatihan tetap tinggi. Bahkan akreditasi kampus mitra dipantau langsung oleh pusat. Kampus juga dituntut memberikan layanan konsultasi bagi peserta. Ini penting agar proses belajar berlangsung efektif dan tidak stagnan. Kemenag mengingatkan agar kampus menjaga integritas dalam setiap tahap pelaksanaan.
Pemerintah menyediakan beberapa alternatif pendanaan bagi peserta. Salah satunya melalui program beasiswa afirmasi untuk guru honorer. Program ini menargetkan guru di daerah terpencil dan 3T. Selain itu, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membuka jalur khusus guru. Dana bantuan juga bisa diperoleh dari pemerintah daerah setempat. Beberapa ormas Islam bahkan ikut menawarkan bantuan pendidikan bagi anggotanya. Kemenag juga menjalin kerja sama dengan BAZNAS untuk program beasiswa profesi. Semua opsi ini dimaksudkan agar tidak ada guru yang tertinggal. Informasi lengkap dapat diakses melalui portal resmi PPG Kemenag. Peserta diimbau aktif mencari informasi agar tidak ketinggalan peluang.
Setelah pelatihan selesai, guru tidak langsung dianggap selesai begitu saja. Pemerintah menerapkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pasca-PPG. Ini dilakukan untuk memastikan ilmu yang diperoleh benar-benar diterapkan. Monitoring dilakukan melalui laporan sekolah dan observasi kelas. Selain itu, peserta juga wajib mengikuti pembaruan kompetensi berkala. Pemerintah ingin menciptakan guru yang terus berkembang secara profesional. Evaluasi juga digunakan untuk perbaikan sistem pelatihan berikutnya. Dengan demikian, kualitas guru bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Semua data peserta tersimpan di sistem digital Kemenag yang terintegrasi. Ini memudahkan pelacakan riwayat pelatihan dan perkembangan profesional guru.
Kementerian Agama menegaskan kembali komitmennya terhadap pendidikan. Peningkatan mutu guru adalah bagian dari reformasi pendidikan nasional. Pemerintah sadar bahwa guru adalah kunci keberhasilan siswa di sekolah. Oleh karena itu, investasi pada pelatihan guru sangat penting. Pemerintah tidak hanya fokus pada infrastruktur, tapi juga kualitas sumber daya manusia. Melalui PPG, diharapkan guru PAI mampu menjadi agen perubahan di sekolah. Program ini juga sejalan dengan visi pendidikan nasional berbasis moderasi beragama. Pelatihan yang baik akan menghasilkan guru yang profesional dan inspiratif. Pemerintah berharap guru bisa menanamkan nilai-nilai toleransi dalam pembelajaran.
