
iNews Complex – Ketenangan Kota Myawaddy kembali terusik setelah citra satelit memperlihatkan fakta yang berlawanan dengan klaim resmi pemerintah. Mayoritas bangunan di KK Park, kompleks besar yang dikenal sebagai sarang penipuan siber, tampak masih berdiri meski militer mengumumkan bahwa tempat itu telah dihancurkan. Analisis AFP menemukan bahwa dari ratusan bangunan, hanya 22 yang benar-benar runtuh dan sekitar 80 mengalami kerusakan. Sisanya tetap utuh, seolah tidak tersentuh operasi militer. Temuan ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai kejujuran pemerintah dalam memberantas kejahatan siber yang selama ini merusak reputasi negara. Di mata publik internasional, ketidaksesuaian ini semakin memperkuat dugaan bahwa operasi tersebut tidak sepenuhnya dilakukan demi penegakan hukum, melainkan pencitraan politik semata.
Kecurigaan publik semakin kuat setelah Jason Tower, peneliti dari Global Initiative Against Transnational Organized Crime, menilai operasi ini hanya bertujuan membangun kesan bahwa pemerintah bekerja keras menumpas jaringan scam. Ia menyebut tindakan militer sebagai “ilusi publisitas” yang tak menyentuh akar kejahatan. Pandangan ini muncul karena pusat aktivitas KK Park masih terlihat beroperasi, khususnya di area pengembangan baru yang justru tampak semakin luas. Pemerintah sebelumnya bersikeras bahwa seluruh bangunan sedang dihancurkan, namun gambar satelit menunjukkan narasi berbeda. Masyarakat pun bertanya-tanya apakah pemerintah benar-benar serius memberantas jaringan kriminal itu, atau justru menjadikannya panggung propaganda. Keraguan ini memperdalam ketidakpercayaan warga terhadap militer yang sudah lama dituduh menutup-nutupi fakta.
“Baca Juga : Garuda Indonesia Dapat Suntikan Modal Rp 23,67 Triliun”
Ketika militer menayangkan gambar ledakan dan alat berat melalui televisi nasional, publik sempat percaya bahwa operasi berjalan agresif. Namun citra satelit dari Planet Labs PBC menunjukkan bahwa sebagian besar bangunan utama masih berdiri kokoh. Area pusat KK Park yang disebut sebagai lokasi pengembangan baru bahkan terlihat terus dibangun sejak penggerebekan awal tahun. Hal ini menandakan bahwa aktivitas konstruksi berlangsung normal, tidak seperti lokasi yang sedang dihancurkan. Meski sebagian wilayah sulit dianalisis karena tertutup awan, gambaran besar tetap mengarah pada satu kesimpulan: klaim pemerintah tidak sejalan dengan kondisi nyata. Minimnya verifikasi independen membuat warga semakin ragu dan mempertanyakan transparansi operasi tersebut.
Di sekitar Myawaddy, warga justru melaporkan suara ledakan berkala yang terdengar seperti pertunjukan yang sengaja dipertontonkan. Beberapa penduduk mengaku melihat aktivitas militer, namun tidak menyaksikan penghancuran besar-besaran seperti yang diberitakan. Narasi berbeda semakin memperburuk kebingungan publik. Tayangan televisi pemerintah hanya menunjukkan cuplikan singkat penghancuran, bukan operasi menyeluruh. Jason Tower menegaskan kembali bahwa militer tidak memberantas sindikat scam secara serius. Dalam pandangannya, operasi tersebut lebih berfungsi sebagai alat pengalihan isu dan upaya mempertahankan legitimasi di tengah tekanan internasional. Suara warga pun memperkuat dugaan bahwa apa yang dilaporkan pemerintah bukanlah cerminan penuh dari kenyataan di lapangan.
Menurut sejumlah analis, pusat scam seperti KK Park menjadi sumber pemasukan penting bagi kelompok-kelompok milisi yang memiliki hubungan dekat dengan junta militer. Pendanaan dari bisnis ilegal ini ditengarai menjadi bagian dari “barter kepentingan” yang sudah berlangsung lama. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bila banyak pihak menduga pemerintah membiarkan sebagian besar operasi scam tetap berjalan. Hubungan rumit antara milisi dan junta menciptakan lingkaran kepentingan yang sulit diputus. Situasi ini memperburuk kondisi keamanan regional, khususnya bagi korban dari berbagai negara yang terperangkap dalam jaringan scam. Selama struktur ini tetap berdiri, pemberantasan kejahatan siber di Myanmar diperkirakan hanya akan menjadi slogan tanpa aksi nyata.
Meski ada bangunan yang tampak runtuh, jumlahnya terlalu kecil untuk disebut sebagai operasi penghancuran total. Dari ratusan struktur di KK Park, hanya sebagian kecil yang rusak signifikan. Kehadiran pembangunan baru justru menimbulkan pertanyaan besar tentang arah kebijakan pemerintah. Apakah militer sengaja memilih target tertentu sebagai simbol agar terlihat bekerja? Atau ada kesepakatan politis yang menyulitkan tindakan menyeluruh? Tanpa verifikasi independen, publik hanya dapat mengandalkan citra satelit dan laporan warga lokal. Fakta-fakta ini memperlihatkan bahwa pemberantasan kejahatan siber di Myanmar masih jauh dari selesai. Selama kepentingan politik dan ekonomi bertabrakan dengan upaya penegakan hukum, situasi seperti ini akan terus terjadi.