iNews Complex – Menteri Pertanian (Mentan) menjadi sorotan setelah Wakil Presiden (Wapres) menyampaikan teguran keras terkait isu mafia pangan. Teguran ini disampaikan dalam sebuah rapat terbatas yang membahas stabilitas harga dan distribusi pangan. Wapres menilai masih ada ketidakefisienan dalam tata kelola distribusi. Termasuk dugaan adanya oknum yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Setelah menerima teguran itu, Mentan pun langsung buka suara. Ia menjelaskan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan. Menurutnya, kementerian tidak tinggal diam dan terus bekerja menindak pelaku mafia pangan. Penjelasan ini penting untuk meredam keresahan publik yang mulai muncul.
Wapres secara tegas menyebut ada masalah serius dalam sistem distribusi pangan nasional. Ia menyampaikan bahwa harga pangan tidak stabil karena permainan para tengkulak dan pihak-pihak tak bertanggung jawab. Teguran itu disampaikan di hadapan sejumlah pejabat tinggi. Termasuk Mentan, Menteri Perdagangan, dan Kepala Bulog. Wapres meminta adanya transparansi dan pengawasan lebih ketat. Ia juga menggarisbawahi pentingnya teknologi informasi dalam memantau rantai pasok. Pernyataannya sontak menjadi perbincangan. Banyak pihak mendesak pemerintah menindak tegas mafia pangan. Agar masyarakat tidak terus dirugikan akibat harga yang melambung tinggi.
“Baca Juga : Surplus Dagang RI Diperkirakan Turun Jadi US$2,9 Miliar”
Mentan segera menggelar konferensi pers untuk merespons pernyataan Wapres. Dalam konferensi itu, ia menyatakan tidak akan mentolerir pelaku mafia pangan. Ia mengklaim sudah membentuk tim khusus investigasi internal. Tim ini bertugas menelusuri distribusi yang dianggap bermasalah. Mentan juga mengatakan bahwa pihaknya sedang bekerja sama dengan KPK dan Kepolisian. Tujuannya untuk mengumpulkan bukti dan memetakan jalur distribusi yang tidak transparan. Selain itu, kementerian mulai menyusun sistem pelaporan berbasis digital. Sistem ini memungkinkan pelacakan harga dan stok secara real-time. Harapannya, manipulasi pasar bisa ditekan semaksimal mungkin.
Kementerian Pertanian telah menyiapkan sejumlah langkah jangka pendek dan jangka panjang. Dalam waktu dekat, mereka akan meningkatkan pasokan beberapa komoditas strategis. Termasuk beras, bawang merah, dan cabai. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi dominasi para spekulan. Pemerintah juga menggalakkan operasi pasar bersama Bulog. Ini bertujuan memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke daerah terpencil. Untuk jangka panjang, Mentan ingin memperbaiki ekosistem pertanian. Mulai dari pemberdayaan petani hingga reformasi tata niaga. Ia menyatakan bahwa sektor pertanian tidak boleh lagi dikuasai oleh segelintir pihak. Karena pangan adalah kebutuhan dasar rakyat.
“Simak juga: Tahun Ini, Kendaraan ODOL yang Melintas di Tol Akan Didenda”
Meski telah memberi penjelasan, respons Mentan menuai tanggapan beragam dari berbagai pihak. Beberapa pengamat kebijakan publik menilai langkah yang diambil masih reaktif. Mereka berharap pemerintah bertindak lebih proaktif dengan membongkar aktor-aktor besar di balik praktik mafia pangan. Akademisi dari berbagai universitas juga menyampaikan analisisnya. Mereka menyarankan perlunya pembentukan badan independen pemantau distribusi. Badan ini harus lepas dari intervensi politik dan bekerja secara profesional. Di sisi lain, sejumlah LSM menyuarakan pentingnya perlindungan bagi petani kecil. Karena merekalah yang paling rentan menjadi korban dalam sistem distribusi yang tidak adil ini.
Topik ini juga ramai diperbincangkan di media sosial. Tagar #TindakMafiaPangan sempat menjadi trending di Twitter selama dua hari. Banyak pengguna yang menumpahkan kekesalannya terhadap lonjakan harga pangan. Mereka juga menyuarakan agar pemerintah bertindak tegas, bukan sekadar memberikan pernyataan. Di beberapa daerah, muncul video yang menunjukkan antrian panjang untuk membeli beras murah. Kondisi ini menggambarkan betapa pentingnya stabilitas harga pangan. Beberapa influencer dan tokoh publik turut mengomentari isu ini. Mereka berharap pemerintah lebih terbuka dan menjelaskan langkah konkret. Agar masyarakat tidak hanya mendapat janji tapi juga hasil nyata.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Kementerian Pertanian juga melakukan evaluasi terhadap pejabat daerah. Mentan menyampaikan bahwa pengawasan tidak hanya menyasar pihak luar. Tapi juga ke dalam tubuh kementerian sendiri. Ia menyebut bahwa oknum internal pun bisa terlibat. Oleh karena itu, dilakukan rotasi pejabat secara berkala. Selain itu, ada pelatihan ulang mengenai etika birokrasi. Tujuannya agar setiap pegawai memahami pentingnya integritas. Mentan menekankan bahwa pertanian bukan sekadar pekerjaan teknis. Tapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia mengajak semua pihak bekerja sama menyelesaikan masalah ini secara sistemik dan berkelanjutan.
