iNews Complex – Subsidi BBM kini mulai diarahkan kepada ojek pangkalan (opang), setelah sebelumnya diprioritaskan untuk ojek online (ojol). Pemerintah Indonesia terus berupaya menghadirkan kebijakan yang mendukung masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi. Langkah ini menjadi sorotan karena berpotensi memberikan manfaat besar bagi para pengemudi opang yang selama ini menghadapi persaingan ketat di era digital.
Sejak beberapa tahun terakhir, pengemudi ojol telah menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan subsidi BBM. Hal ini tidak terlepas dari peran mereka sebagai tulang punggung transportasi publik informal di perkotaan. Subsidi BBM dirancang untuk membantu meringankan beban operasional pengemudi ojol yang bergantung pada kendaraan bermotor untuk mencari nafkah. Namun, keberadaan subsidi ini sering kali menuai kritik karena dianggap kurang inklusif. Salah satu kritik utama adalah tidak adanya kebijakan serupa bagi pengemudi ojek pangkalan. Padahal, opang memiliki peran yang tidak kalah penting, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau layanan transportasi berbasis aplikasi.
Pengemudi opang menghadapi berbagai tantangan, termasuk berkurangnya jumlah pelanggan akibat dominasi ojol. Di banyak wilayah, pelanggan lebih memilih ojol karena kemudahan akses dan transparansi harga yang ditawarkan oleh aplikasi. Akibatnya, banyak pengemudi opang mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Dengan memberikan subsidi BBM kepada pengemudi opang, pemerintah dapat menciptakan kesetaraan di antara para pelaku transportasi roda dua. Selain itu, subsidi ini berpotensi meningkatkan daya saing opang, sehingga mereka tetap mampu bersaing dalam menyediakan layanan transportasi kepada masyarakat.
Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Perhubungan, tengah mengkaji skema yang memungkinkan pengemudi opang mendapatkan subsidi BBM. Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah mekanisme pendataan dan distribusi. Berbeda dengan ojol yang sudah memiliki sistem data terintegrasi melalui aplikasi, opang umumnya tidak tergabung dalam organisasi formal. Hal ini menyulitkan pemerintah untuk mengidentifikasi dan memastikan bahwa subsidi BBM benar-benar sampai ke tangan mereka yang berhak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru, seperti pendaftaran berbasis komunitas atau integrasi dengan pemerintah daerah.
“Simak juga: Malaysia Mempersiapkan Cara Agar Israel Bisa di Depak dari PBB”
Jika kebijakan ini berhasil diterapkan, dampaknya akan sangat positif, tidak hanya bagi pengemudi opang tetapi juga bagi masyarakat luas. Subsidi BBM dapat membantu pengemudi opang menekan biaya operasional mereka, sehingga tarif yang ditawarkan kepada pelanggan tetap kompetitif. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan pengemudi opang yang selama ini sering kali terabaikan dalam kebijakan pemerintah. Dengan pendapatan yang lebih stabil, mereka dapat lebih fokus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Meski ide memberikan subsidi BBM kepada opang terlihat menjanjikan, pemerintah menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya meliputi:
Pendataan Pengemudi Opang: Tidak adanya basis data resmi membuat proses verifikasi menjadi kompleks.
Potensi Penyalahgunaan: Subsidi BBM berisiko disalahgunakan jika tidak ada mekanisme pengawasan yang ketat.
Anggaran Negara: Dengan memperluas subsidi BBM, pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran yang tersedia mencukupi tanpa mengorbankan sektor lain.
Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah dapat mempertimbangkan beberapa langkah strategis:
Pendaftaran Terpusat: Menggandeng pemerintah daerah atau organisasi lokal untuk mendata pengemudi opang.
Penggunaan Teknologi: Membangun sistem berbasis aplikasi sederhana yang dapat digunakan pengemudi opang untuk mengakses subsidi.
Pengawasan Ketat: Melibatkan masyarakat dan lembaga independen untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran.
Kebijakan perluasan subsidi BBM kepada opang merupakan langkah yang layak untuk menciptakan kesetaraan di sektor transportasi informal. Meski tantangan yang dihadapi tidak sedikit, manfaatnya akan jauh lebih besar jika kebijakan ini dirancang dan diimplementasikan dengan baik. Dengan memastikan bahwa seluruh pelaku transportasi, baik ojol maupun opang, mendapatkan dukungan yang setara, pemerintah dapat mendorong terciptanya ekosistem transportasi yang lebih adil dan berkelanjutan. Kini, tinggal menunggu bagaimana pemerintah menyusun kebijakan ini agar dapat segera direalisasikan demi kesejahteraan bersama.
