Inews Combat Sports – Venezuela Keluar ICC menjadi salah satu isu internasional yang menyita perhatian dunia. Pemerintah Venezuela secara resmi menyampaikan pemberitahuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keputusan menarik diri dari Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC). Keputusan tersebut bukan muncul secara tiba-tiba. Sebaliknya, pemerintah telah menyiapkan langkah itu sejak akhir 2025 melalui proses politik di tingkat nasional. Selain itu, keputusan tersebut mencerminkan semakin dalamnya perbedaan pandangan antara Caracas dan ICC. Pemerintah Venezuela menilai lembaga tersebut tidak lagi menjalankan fungsinya secara netral. Oleh karena itu, pengunduran diri ini menjadi babak baru dalam hubungan Venezuela dengan lembaga hukum internasional. Perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai tanggapan dari komunitas global yang terus memantau situasi di negara Amerika Selatan tersebut.
Pemerintah Venezuela Menuding ICC Bersikap Tidak Adil terhadap Negara Berkembang
Menteri Luar Negeri Venezuela, Felix Plasencia Gonzalez, menjelaskan bahwa keputusan tersebut dipicu oleh dugaan adanya bias geografis dalam proses penegakan hukum ICC. Menurut pemerintah, lembaga tersebut lebih sering menyelidiki negara-negara berkembang dibandingkan negara maju. Selain itu, Venezuela menilai kawasan Afrika dan Amerika Latin menjadi sasaran utama dalam berbagai investigasi ICC selama beberapa tahun terakhir. Karena alasan itu, pemerintah menganggap prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi tidak lagi diterapkan secara seimbang. Di sisi lain, pejabat Venezuela juga menilai pendekatan tersebut telah mengurangi kepercayaan terhadap lembaga internasional tersebut. Oleh sebab itu, keputusan keluar dari ICC dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap sistem yang dinilai tidak memperlakukan seluruh negara secara setara.
Baca Juga : Adik Kim Jong Un Kecam ASEAN, Peringatkan Asia Tenggara agar Tidak Menjadi “Corong” Amerika Serikat
Penyelidikan ICC Menjadi Titik Awal Ketegangan dengan Caracas
Hubungan Venezuela dan ICC memburuk setelah lembaga tersebut melakukan penyelidikan mengenai dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Investigasi itu berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan dugaan tindakan yang dilakukan pejabat sipil, anggota militer, serta kelompok yang mendukung pemerintah. Selain itu, ICC menyatakan memiliki dasar yang cukup untuk melanjutkan penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang terjadi sejak 2017. Namun, pemerintah Venezuela menolak seluruh tuduhan tersebut. Sebaliknya, Caracas menilai penyelidikan memiliki muatan politik dan tidak didasarkan pada prinsip objektivitas. Akibatnya, hubungan kedua pihak terus memburuk. Bahkan, komunikasi antara pemerintah Venezuela dan ICC semakin terbatas sehingga proses penyelidikan berjalan dengan berbagai hambatan selama beberapa tahun terakhir.
Langkah Penarikan Diri Sudah Dipersiapkan Melalui Jalur Politik Nasional
Keputusan keluar dari Statuta Roma sebenarnya telah dirancang sejak Desember 2025. Saat itu, Majelis Nasional Venezuela melakukan pemungutan suara untuk mencabut undang-undang yang menjadi dasar ratifikasi Statuta Roma. Langkah tersebut membuka jalan hukum bagi pemerintah untuk menarik diri dari ICC. Selain itu, proses tersebut menunjukkan bahwa keputusan ini merupakan kebijakan negara yang telah dipersiapkan melalui mekanisme legislatif. Dengan demikian, pengumuman resmi kepada PBB menjadi tahap akhir dari proses yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Di sisi lain, pemerintah Venezuela menilai langkah tersebut diperlukan demi menjaga kedaulatan nasional. Oleh karena itu, keputusan ini bukan sekadar respons terhadap satu peristiwa, melainkan bagian dari strategi politik luar negeri yang telah dirancang sebelumnya.
Baca Juga :Jampidsus Febrie Adriansyah Tegaskan Pengusutan Kasus MBG Menjadi Prioritas Utama
ICC Tetap Memiliki Peran Penting dalam Penegakan Hukum Internasional
Mahkamah Pidana Internasional didirikan untuk mengadili pelaku kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta kejahatan agresi. Selama bertahun-tahun, lembaga yang berkantor pusat di Den Haag, Belanda, tersebut menjadi bagian penting dalam sistem hukum internasional. Selain itu, ICC berupaya memastikan bahwa pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia dapat dimintai pertanggungjawaban ketika sistem hukum nasional tidak mampu menjalankan proses tersebut. Namun, lembaga ini juga sering menghadapi kritik dari sejumlah negara yang menilai proses penegakan hukumnya belum sepenuhnya seimbang. Di sisi lain, banyak negara tetap memberikan dukungan karena menganggap keberadaan ICC penting untuk menjaga akuntabilitas global. Perdebatan inilah yang terus mengiringi perjalanan lembaga tersebut hingga sekarang.
Penutupan Kantor ICC di Caracas Menjadi Simbol Memburuknya Hubungan
Kurangnya kerja sama antara pemerintah Venezuela dan ICC membuat hubungan kedua pihak semakin sulit dipertahankan. Akibat kondisi tersebut, ICC akhirnya menutup kantornya di Caracas pada Januari 2025. Penutupan kantor itu menjadi simbol nyata bahwa komunikasi antara lembaga internasional dan pemerintah Venezuela mengalami kebuntuan. Selain itu, langkah tersebut memperlihatkan betapa rumitnya proses investigasi ketika akses terhadap informasi dan koordinasi di lapangan menjadi terbatas. Meski demikian, perhatian internasional terhadap situasi Venezuela tidak serta-merta berakhir. Sebaliknya, berbagai organisasi hak asasi manusia masih terus memantau perkembangan kondisi di negara tersebut. Oleh sebab itu, keputusan keluar dari ICC diperkirakan akan terus menjadi bahan pembahasan dalam forum-forum internasional.
Keputusan Venezuela Diperkirakan Membawa Dampak bagi Diplomasi Internasional
Pengunduran diri Venezuela dari ICC diperkirakan akan memberikan dampak terhadap hubungan diplomatik negara tersebut dengan berbagai mitra internasional. Di satu sisi, pemerintah Venezuela menilai keputusan ini sebagai langkah untuk melindungi kedaulatan nasional. Namun, di sisi lain, sebagian negara dan organisasi internasional kemungkinan akan terus mempertanyakan komitmen Venezuela terhadap mekanisme hukum global. Selain itu, keputusan ini dapat memengaruhi kerja sama dalam isu hak asasi manusia dan penegakan hukum internasional pada masa mendatang. Meski demikian, proses diplomasi diperkirakan tetap berjalan melalui berbagai forum multilateral lainnya. Dengan demikian, langkah Venezuela keluar dari ICC tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika politik internasional yang semakin kompleks di tengah perubahan tatanan global.
