Inews Complex – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengeluarkan enam rekomendasi penting terkait kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada pemerintah pusat dan daerah setelah berbagai peristiwa karhutla terjadi selama empat bulan terakhir. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan pentingnya langkah konkret untuk melindungi masyarakat terdampak. Menurutnya, penanganan kebakaran tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah juga perlu memperhatikan keselamatan, kesehatan, pendidikan, serta keberlangsungan hidup masyarakat. Selain itu, dampak asap dan kerusakan lingkungan dapat menimbulkan persoalan yang berlangsung lebih lama daripada kebakaran itu sendiri. Karena itu, Komnas HAM meminta pemerintah menjalankan kebijakan yang terukur dan berkelanjutan. Langkah tersebut menjadi penting, terutama bagi keluarga yang kehilangan sumber penghasilan akibat kerusakan lahan. Perlindungan menyeluruh diharapkan mampu mengurangi penderitaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya persoalan kemanusiaan yang lebih besar.
Perlindungan Korban Karhutla Harus Menjadi Prioritas Pemerintah
Rekomendasi pertama Komnas HAM menekankan perlunya perlindungan menyeluruh bagi masyarakat yang menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah pusat dan daerah diminta segera menjalankan tindakan nyata untuk mengurangi risiko korban jiwa. Namun, perlindungan tersebut tidak boleh berhenti setelah kondisi darurat berakhir. Menurut Anis Hidayah, pemerintah juga harus memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan, keselamatan, pendidikan, dan kualitas hidup warga. Sebab, kebakaran dapat mengganggu aktivitas sekolah, pekerjaan, serta kehidupan keluarga yang bergantung pada lingkungan sekitar. Selain itu, masyarakat membutuhkan akses terhadap layanan kesehatan dan kebutuhan dasar ketika kualitas udara memburuk. Oleh karena itu, koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan menjangkau kelompok rentan. Anak-anak, lansia, dan warga dengan gangguan pernapasan membutuhkan perhatian khusus. Dengan pendekatan tersebut, penanganan karhutla dapat mengutamakan keselamatan manusia tanpa mengabaikan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Baca Juga : Jokowi Ungkap Kisah Masa Kecil dan Nama Mulyono di Sidang Dokter Tifa
Pencegahan Karhutla Membutuhkan Anggaran dan Deteksi Dini
Komnas HAM melalui rekomendasi kedua meminta pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan hingga tingkat desa. Upaya tersebut mencakup penyediaan anggaran, personel, perlengkapan, serta fasilitas operasional yang memadai. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan sistem deteksi dini dan patroli di kawasan rawan kebakaran. Dukungan terhadap Masyarakat Peduli Api juga menjadi perhatian karena kelompok tersebut berperan dalam pengawasan dan penanganan awal di lapangan. Menurut Anis Hidayah, hambatan administratif maupun persoalan koordinasi tidak boleh menunda tindakan perlindungan masyarakat. Karena itu, setiap pemerintah daerah perlu memiliki kesiapan menghadapi ancaman kebakaran sebelum kondisi memburuk. Pencegahan juga membutuhkan keterlibatan warga yang memahami karakteristik lingkungan sekitar. Melalui kerja sama tersebut, potensi kebakaran dapat dikenali lebih cepat. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi pemadaman, tetapi juga membangun sistem pencegahan yang mampu mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara berkelanjutan.
Keselamatan Petugas dan Relawan Pemadam Perlu Dijamin
Rekomendasi ketiga Komnas HAM menyoroti keselamatan petugas dan relawan yang menghadapi kebakaran hutan dan lahan secara langsung. Mereka sering bekerja dalam kondisi sulit, mulai dari paparan asap pekat hingga medan yang berbahaya. Oleh karena itu, pemerintah diminta menyediakan alat pelindung diri yang sesuai dengan kebutuhan operasi pemadaman. Selain perlengkapan keselamatan, petugas juga membutuhkan standar operasional yang jelas serta akses terhadap layanan kesehatan. Anis Hidayah menegaskan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk perlindungan terhadap kecelakaan kerja dan risiko kematian. Langkah tersebut menjadi bentuk tanggung jawab terhadap mereka yang mempertaruhkan keselamatan demi melindungi masyarakat. Sementara itu, dukungan psikologis dan pemeriksaan kesehatan berkala juga dapat menjadi bagian dari penguatan perlindungan petugas. Dengan fasilitas memadai, operasi pemadaman diharapkan berlangsung lebih aman dan efektif. Keselamatan personel perlu mendapat perhatian yang sama seriusnya dengan upaya menghentikan penyebaran api.
Baca Juga :Istana Sebut Dugaan Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit Mengarah ke Makar
Komnas HAM Dorong Penegakan Hukum Karhutla Lebih Tegas
Komnas HAM melalui rekomendasi keempat dan kelima meminta pemerintah bersama kepolisian memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran terkait karhutla. Menurut Anis Hidayah, pemeriksaan dan penyidikan harus berlangsung secara transparan, konsisten, dan tanpa membedakan pihak yang terlibat. Perhatian khusus diberikan kepada perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran, lalai mencegah kebakaran, atau mengabaikan kewajiban pengendalian di wilayah konsesinya. Selain itu, aparat diminta menelusuri kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk keterlibatan pengurus maupun pihak yang memperoleh manfaat. Namun, setiap dugaan tetap memerlukan pembuktian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Komnas HAM juga mendorong penerapan sanksi administratif dan gugatan perdata apabila memenuhi persyaratan hukum. Langkah tersebut bertujuan memastikan pemulihan kerugian serta kerusakan lingkungan. Dengan penegakan hukum yang akuntabel, pemerintah diharapkan mampu memperkuat pencegahan sekaligus memberikan kepastian perlindungan kepada masyarakat terdampak.
Pemulihan Ekosistem dan Penghidupan Warga Tidak Boleh Terabaikan
Rekomendasi keenam Komnas HAM menekankan pentingnya pemulihan menyeluruh setelah kebakaran hutan dan lahan berhasil dikendalikan. Menurut Anis Hidayah, pemerintah perlu memperbaiki fungsi ekosistem, tata air, serta tutupan vegetasi yang mengalami kerusakan. Namun, pemulihan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Karena itu, pemerintah juga diminta memulihkan sumber penghidupan dan memastikan akses warga terhadap kebutuhan dasar. Perhatian khusus perlu diberikan kepada masyarakat adat dan komunitas lokal yang memiliki hubungan erat dengan tanah serta lingkungan mereka. Selain itu, dampak jangka panjang harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan program pemulihan. Kerusakan lahan dapat memengaruhi kegiatan pertanian, ketersediaan air, dan kestabilan ekonomi keluarga. Dengan demikian, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari padamnya api. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan berkelanjutan.
Luas Kebakaran Meningkat, Penanganan Karhutla Semakin Mendesak
Besarnya dampak kebakaran hutan dan lahan memperlihatkan pentingnya rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM. Berdasarkan data pemantau deforestasi Nusantara Atlas yang dikutip dalam laporan Kompas.com, akumulasi luas lahan terbakar hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 895.650 hektar. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi sekitar 1,92 juta hektar pada akhir September 2026. Lonjakan ini menggambarkan besarnya tantangan pengendalian kebakaran di berbagai wilayah Indonesia. Selain kerusakan lingkungan, masyarakat menghadapi risiko gangguan kesehatan, hilangnya mata pencarian, dan terganggunya aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, enam rekomendasi Komnas HAM menjadi pengingat mengenai pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pencegahan yang kuat perlu berjalan bersama perlindungan korban serta pemulihan ekosistem. Sementara itu, transparansi pelaksanaan kebijakan diperlukan agar masyarakat dapat menilai perkembangan penanganan karhutla dan memastikan perlindungan hak asasi manusia tetap menjadi perhatian utama.
