Inews Complex – Kuliah gratis di PTN kembali menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap gagasan pendidikan negeri tanpa biaya. Pernyataan itu disampaikan dalam puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta International Convention Center, Jumat malam, 18 September 2026. Gagasan tersebut muncul setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan aspirasi mengenai biaya pendidikan tinggi, khususnya beban yang dirasakan sebagian calon mahasiswa ketika mengikuti jalur mandiri. Prabowo kemudian menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas pendidikan gratis dari SD hingga universitas negeri. Namun, gagasan ini masih berada pada tahap pembahasan. Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara komitmen politik pemerintah dan kebijakan teknis yang sudah dapat digunakan mahasiswa.
Aspirasi Biaya Kuliah Disampaikan Zulkifli Hasan
Pembahasan bermula ketika Zulkifli Hasan menyinggung persoalan biaya masuk perguruan tinggi negeri. Menurut Zulhas, terdapat calon mahasiswa yang ingin masuk kampus negeri tetapi menghadapi biaya tinggi, terutama melalui jalur mandiri. Ia kemudian meminta pemerintah mengevaluasi persoalan tersebut. Dalam pandangannya, kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas tidak seharusnya hanya bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Aspirasi itu mendapat respons langsung dari Presiden Prabowo. Pertukaran pandangan tersebut kemudian berkembang dari persoalan biaya jalur mandiri menjadi gagasan yang lebih luas mengenai pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri.
Prabowo Menyatakan Pendidikan Negeri Harus Gratis
Menanggapi aspirasi tersebut, Prabowo menyatakan sangat setuju dan berencana mengadakan rapat terbatas. Ia menyebut pendidikan negeri mulai dari SD, SMP, SMA, hingga universitas negeri seharusnya gratis. Pernyataan ini memperluas perhatian pemerintah terhadap akses pendidikan tanpa biaya hingga jenjang pendidikan tinggi. Sebelumnya, dalam penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan pada Agustus 2026, Prabowo juga menyinggung upaya pemerintah memperjuangkan sekolah negeri tanpa pungutan biaya. Meski demikian, perluasan hingga universitas membawa persoalan yang berbeda. Struktur biaya perguruan tinggi jauh lebih kompleks karena berkaitan dengan operasional kampus, laboratorium, penelitian, tenaga pengajar, hingga fasilitas akademik.
Kuliah Gratis di PTN Belum Berlaku Saat Ini
Poin ini penting agar informasi tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pernyataan Presiden belum berarti mahasiswa PTN saat ini otomatis dibebaskan dari seluruh biaya kuliah. Pemerintah masih harus membahas skema tersebut melalui rapat terbatas dan proses kebijakan berikutnya. Belum diumumkan pula kapan kebijakan akan mulai diterapkan, siapa yang menjadi penerima, serta komponen biaya apa saja yang akan ditanggung negara. Karena itu, calon mahasiswa tetap perlu mengikuti ketentuan resmi penerimaan dan pembiayaan dari masing-masing perguruan tinggi. Informasi mengenai perubahan UKT atau komponen biaya lainnya sebaiknya menunggu keputusan resmi pemerintah dan kampus.
Jalur Mandiri Menjadi Salah Satu Sorotan
Biaya jalur mandiri menjadi konteks awal munculnya pembahasan ini. Sistem penerimaan mahasiswa baru di PTN memiliki beberapa jalur dengan mekanisme yang berbeda. Pada sebagian perguruan tinggi, mahasiswa jalur mandiri dapat menghadapi komponen biaya yang berbeda sesuai aturan masing-masing kampus. Inilah persoalan yang disoroti Zulhas ketika menyampaikan aspirasi kepada Presiden. Namun, jika pemerintah ingin menerapkan pendidikan gratis, persoalannya tidak berhenti pada biaya masuk. Pemerintah juga perlu menentukan bagaimana UKT, biaya operasional pendidikan, serta komponen lain akan diperlakukan. Kejelasan tersebut penting agar istilah “gratis” mempunyai definisi yang sama bagi pemerintah, perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat.
Baca Juga:
Skema Pembiayaan Menjadi Pertanyaan Utama
Kebijakan pendidikan tinggi tanpa biaya membutuhkan sumber pendanaan yang berkelanjutan. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi sebagai salah satu sumber yang dapat digunakan. Pernyataan tersebut menggambarkan arah pemikiran Presiden mengenai pembiayaan. Namun, penyusunan kebijakan tetap membutuhkan perhitungan fiskal yang lebih rinci. Perguruan tinggi memiliki kebutuhan operasional setiap tahun. Karena itu, skema pembiayaan idealnya memiliki kepastian jangka panjang dan tidak hanya bergantung pada penerimaan yang sifatnya tidak selalu dapat diprediksi. Perhitungan anggaran menjadi bagian penting agar perluasan akses tidak mengurangi kualitas pendidikan.
Pendidikan Gratis Tidak Berarti Pendidikan Tanpa Biaya
Istilah pendidikan gratis sering menimbulkan kesan bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak membutuhkan biaya. Padahal, biaya tetap ada. Perbedaannya terletak pada siapa yang menanggungnya. Jika mahasiswa tidak lagi membayar komponen tertentu, kebutuhan tersebut dapat dialihkan ke pembiayaan pemerintah atau skema pendanaan lain. Perguruan tinggi tetap membutuhkan anggaran untuk dosen, tenaga kependidikan, gedung, laboratorium, teknologi, penelitian, perpustakaan, dan kegiatan akademik. Oleh sebab itu, tantangan pemerintah bukan hanya menghapus tagihan kepada mahasiswa. Tantangan yang sama penting adalah memastikan kampus memperoleh pendanaan yang memadai agar mutu pembelajaran tetap terjaga.
Akses Mahasiswa dari Keluarga Berpenghasilan Rendah Menjadi Perhatian
Salah satu tujuan yang dikemukakan dalam gagasan ini adalah memperluas kesempatan memperoleh pendidikan tinggi. Biaya memang dapat menjadi salah satu hambatan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Namun, akses perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh UKT. Mahasiswa juga menghadapi kebutuhan tempat tinggal, transportasi, makanan, buku, perangkat digital, dan biaya kehidupan sehari-hari. Karena itu, kebijakan yang ingin memperluas akses perlu melihat persoalan secara menyeluruh. Mengurangi biaya pendidikan dapat membantu, tetapi dukungan lain mungkin tetap dibutuhkan oleh kelompok tertentu. Perspektif ini penting agar perluasan kesempatan tidak berhenti ketika mahasiswa berhasil masuk kampus.
Perguruan Tinggi Juga Harus Menjaga Kualitas
Jika jumlah mahasiswa yang dapat mengakses pendidikan tinggi meningkat, kapasitas perguruan tinggi juga perlu diperhatikan. Ruang kuliah, laboratorium, rasio dosen dan mahasiswa, layanan akademik, hingga fasilitas digital harus mampu mengikuti perkembangan jumlah peserta didik. Pendidikan gratis yang tidak disertai kapasitas memadai berisiko menimbulkan tekanan pada kualitas layanan. Sebaliknya, pendanaan yang dirancang secara matang dapat membuka peluang memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu. Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan nantinya tidak cukup hanya menghitung jumlah mahasiswa yang tidak lagi membayar biaya tertentu. Mutu pembelajaran dan hasil pendidikan juga perlu menjadi indikator.
Pemerataan Akses Tidak Hanya Menyangkut Uang Kuliah
Zulkifli Hasan menekankan bahwa pendidikan berkualitas seharusnya dapat diakses tanpa diskriminasi berdasarkan kemampuan ekonomi atau daerah asal. Persoalan daerah asal relevan karena kesempatan masuk perguruan tinggi juga dipengaruhi kualitas pendidikan sebelumnya. Siswa dari daerah dengan fasilitas sekolah terbatas dapat menghadapi tantangan berbeda dibandingkan siswa yang memperoleh fasilitas pendidikan lebih lengkap. Oleh sebab itu, perluasan akses PTN idealnya berjalan bersama peningkatan kualitas sekolah dasar dan menengah. Jika tidak, pembebasan biaya di perguruan tinggi belum tentu otomatis menghasilkan kesempatan yang sama bagi seluruh calon mahasiswa.
Pendidikan Tinggi Berkaitan dengan Agenda Indonesia 2045
Zulhas juga menghubungkan pendidikan generasi muda dengan Indonesia Emas 2045. Mahasiswa yang belajar hari ini akan berada pada usia produktif ketika Indonesia memasuki satu abad kemerdekaan. Dari perspektif pembangunan manusia, pendidikan tinggi berperan dalam menghasilkan tenaga profesional, peneliti, pendidik, wirausaha, dan berbagai keahlian lainnya. Namun, perluasan jumlah lulusan perlu disertai peningkatan kualitas dan relevansi kompetensi. Perguruan tinggi juga perlu mengikuti perubahan kebutuhan dunia kerja, perkembangan teknologi, dan kebutuhan pembangunan nasional. Dengan demikian, investasi pendidikan tidak hanya memperbesar angka partisipasi, tetapi juga meningkatkan kemampuan generasi mendatang.
Implementasi Membutuhkan Aturan yang Jelas
Apabila gagasan kuliah gratis di PTN dilanjutkan, pemerintah perlu menentukan sejumlah aspek teknis. Misalnya, apakah kebijakan berlaku untuk seluruh mahasiswa atau kelompok tertentu. Pemerintah juga perlu menentukan apakah pembebasan mencakup UKT saja atau komponen biaya lainnya. Selain itu, skema untuk program dengan biaya operasional tinggi perlu dipertimbangkan. Perbedaan kebutuhan antara program studi berbasis kelas dan program yang memerlukan laboratorium intensif dapat memengaruhi biaya penyelenggaraan. Detail seperti inilah yang nantinya menentukan bentuk nyata kebijakan. Tanpa aturan teknis, istilah pendidikan gratis masih memiliki ruang interpretasi yang terlalu luas.
Pemerintah Perlu Menghitung Dampaknya terhadap APBN
Pendanaan pendidikan merupakan bagian besar dari kebijakan fiskal pemerintah. Karena itu, perluasan pembiayaan hingga pendidikan tinggi membutuhkan perhitungan mengenai jumlah mahasiswa, kebutuhan setiap perguruan tinggi, dan kemampuan anggaran negara. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan pembiayaan dalam beberapa tahun, bukan hanya pada awal program. Selain itu, mekanisme distribusi anggaran kepada kampus harus mampu menjaga akuntabilitas. Perhitungan tersebut akan menentukan apakah skema diterapkan sekaligus, bertahap, atau menggunakan prioritas tertentu. Sampai pemerintah mengumumkan rancangan tersebut, dampak anggaran dari gagasan ini belum dapat disimpulkan secara pasti.
Rapat Terbatas Akan Menjadi Tahap Penting Berikutnya
Pernyataan Prabowo memberikan dukungan politik terhadap gagasan pendidikan negeri gratis hingga universitas. Namun, tahap berikutnya adalah menerjemahkan dukungan tersebut menjadi rancangan yang dapat dilaksanakan. Presiden menyatakan akan mengadakan rapat terbatas untuk membahas persoalan tersebut. Dari forum inilah kemungkinan akan terlihat pilihan skema, kebutuhan anggaran, serta kementerian dan lembaga yang terlibat. Setelah itu, penerapan masih dapat membutuhkan aturan dan penyesuaian anggaran. Oleh sebab itu, perkembangan hasil rapat pemerintah akan menjadi informasi penting untuk menentukan arah kebijakan secara lebih konkret.
Kuliah Gratis Masih Menunggu Bentuk Kebijakan yang Konkret
Gagasan kuliah gratis di PTN membawa pembahasan akses pendidikan tinggi ke tahap baru. Dukungan Presiden menunjukkan adanya keinginan memperluas pendidikan negeri tanpa membebani masyarakat dengan biaya pendidikan tertentu. Namun, pernyataan politik tersebut masih harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang jelas, terukur, dan berkelanjutan. Pertanyaan mengenai cakupan mahasiswa, jenis biaya yang ditanggung, pendanaan, serta kualitas kampus masih membutuhkan jawaban. Karena itu, perkembangan kebijakan perlu dilihat dari keputusan resmi pemerintah berikutnya. Jika pembahasannya berlanjut, tantangan utamanya adalah menemukan titik temu antara akses yang lebih luas, kemampuan fiskal negara, dan kualitas pendidikan tinggi.
